MISTERI DANA REVOLUSI BUNG KARNO

Misteri Dana Revolusi Bung Karno

Pada tahun 1906 terjadi ikrar dari raja-raja di nusantara yang diprakasai oleh Dr. Ernest Francois Douwes Dekker (Douwea Dekker) pendiri Budi Utomo, Pangeran Ario Noto Dirodjo dari keraton Pakualaman, Raden Mas Soewardi Soeryodiningrat dan Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Dalam ikrar tersebut di tumbuhkan rasa nasionalisme "Tanah air (Indonesia) di atas segala-galanya". Pada saat itu sebagian raja-raja di Nusantara menyumbangkan sebagian asset mereka untuk membantu perjuangan (Dana Revolusi). Sebagian besar dana tersebut di gunakan untuk biaya perjuangan dan sebagian lagi di simpan di luar negeri.

Dana yang kemudian dikenal dengan Dana Revolusi atau Dana Amanah ini mulai dihimpun kembali setelah Kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan denga Perpu no. 19 tahun 1960 yang isinya antara lain "Mewajibkan semua perusahaan negara menyetorkan lima persen dari keuntungannya pada pemerintah untuk Dana Revolusi". termasuk beberapa perusahaan besar Belanda yang baru di nasionalisasikan seperti perkebunan-perkebunan besar yang diperkirakan berjumlah ratusan juta dollar tersimpan di luar negeri.

Salah satu sumber Dana Revolusi yang tersimpan adalah adanya "Perjanjian the Green Hilton Memorial Agreement Geneva" dibuat dan di tanda tangani pada 21 November 1963 di Hotel Hilton Geneva, Swiss oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dengan saksi tokoh negara Swiss William Vouker.

Perjanjian ini dilaksanakan menyusul MoU antara Amerika Serikat dan Indonesia tiga tahun sebelumnya. Point penting dalam perjanjian itu adalah Pemerintah AS (sebagai Pihak Pertama) mengakui 50% keberadaan emas murni batangan milik Indonesia yaitu sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas dan Pemerintah Indonesia (selaku Pihak Kedua) menerima batangan emas tersebut dalam bentuk sewa penggunaan kolateral dollar yang diperuntukan buat pembangunan keuangan Amerika Serikat.

Dalam point penting lain pada dokumen perjanjian tersebut adalah tercantum klausal yang memuat perincian atas penggunaan kolateral tersebut pemerintah Amerika Serikat harus membayar Fee 2,5% setiap tahunnya sebagai biaya sewa kepada Indonesia, mulai berlaku jatuh tempo sejak 21 November 1965 . Account khusus akan dibuat untuk menampung asset pencairan fee tersebut. Maksudnya, walau point dalam perjanjian tersebut tanpa mencantumkan klausal pengembalian harta, namun ada butir pengakuan status koloteral tersebut yang bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan dalam perjanjian itu sebesar 2,5% setiap tahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya.

Biaya pembayaran sewa kolateral 2,5% ini dibayarkan pada sebuah account khusus yang diberi nama The Heritage Foundation (The HEF) yang pencariannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas persetujuan Sri Paus Vatikan. Sedangkan pelaksanaanoperasionalnya dilaksanakan oleh Pemerintah Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS) kesepakatan ini berlaku dalam dua tahun ke depan sejak di tanda tanganinya perjanjian tersebut yakni pada 21 November 1965.

Sepenggal kalimat penting dalam perjanjian tersebut => ”Considering this statement, which was written andsigned in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were justobtained.” Perjanjian hitam di atas putih itu berkepala surat lambang Garuda bertinta emas di bagian atasnya dan berstempel ’The President of The United State of America’ dan ’Switzerland of Suisse’.

Berbagai otoritas moneter maupun kaum Monetarist, menilai perjanjian itu sebagai fondasi kolateral ekonomi perbankan dunia hingga kini. Ada pandangan khusus para ekonom, AS dapat menjadi negara kaya karena dijamin hartanya ’rakyat Indonesia’, yakni 57.150 ton emas murni milik para raja di Nusantara ini. Pandangan ini melahirkan opini kalau negara AS memang berutang banyak pada Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah AS dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta raja-rajanya bangsa Indonesia.

Bagi Politikus AS sendiri, perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling tolol yang dilakukan pemerintah AS. Karena dalam perjanjian itu AS mengakui asset emas bangsa Indonesia. Sejarah ini berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau ’tunduk’ kepada Belanda lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javache Bank (cikal bakal Bank Indonesia). Namun secara diam-diam para bankir The Javasche Bank (atas instruksi pemerintahnya) memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya (para raja-raja dan bangsawan Nusantara) ke negerinya di Netherlands sana dengan dalih keamanannya akan lebih terjaga kalau disimpan di pusat kerajaan Belanda saat para nasabah mempertanyakan hal itu setelah belakangan hari ketahuan.

Waktu terus berjalan, lalu meletuslah Perang Dunia II di front Eropa, dimana kala itu wilayah kerajaan Belanda dicaplok pasukan Nazi Jerman. Militer Hitler dan pasukan SS Nazi-nya memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman. Sialnya, semua harta simpanan para raja di Nusantara yang tersimpan di bank sentral Belanda ikut digondol ke Jerman.

Perang Dunia II front Eropa berakhir dengan kekalahan Jerman di tangan pasukan Sekutu yang dipimpin AS. Oleh pasukan AS segenap harta jarahan SS Nazi pimpinan Adolf Hitler diangkut semua ke daratan AS, tanpa terkecuali harta milik raja-raja dan bangsawan di Nusantara yang sebelumnya disimpan pada bank sentral Belanda. Maka dengan modal harta tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank (FED) yang hampir bangkrut karena dampak Perang Dunia II, oleh ’pemerintahnya’ The FED ditargetkan menjadi ujung tombak sistem kapitalisme AS dalam menguasai ekonomi dunia.




Belakangan kabar ’penjarahan’ emas batangan oleh pasukan AS untuk modal membangun kembali ekonomi AS yang sempat terpuruk pada Perang Dunia II itu didengar pula oleh Ir Soekarno selaku Presiden I RI yang langsung meresponnya lewat jalur rahasia diplomatic untuk memperoleh kembali harta karun itu dengan mengutus Dr Subandrio, Chaerul Saleh dan Yusuf Muda Dalam walaupun peluang mendapatkan kembali hak sebagai pemilik harta tersebut sangat kecil. Pihak AS dan beberapa negara Sekutu saat itu selalu berdalih kalau Perang Dunia masuk dalam kategori Force Majeur yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang.

Namun dengan kekuatan diplomasi Bung Karno akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi AS dan Eropa kalau asset harta kekayaan yang diakuisisi Sekutu berasal dari Indonesia dan milik Rakyat Indonesia. Bung Karno menyodorkan fakta-fakta yang memastikan para ahli waris dari nasabah The Javache Bank selaku pemilik harta tersebut masih hidup !!

Nah, salah satu klausul dalam perjanjian The Green Hilton Agreement tersebut adalah membagi separoh separoh (50% & 50%) antara RI dan AS-Sekutu dengan ’bonus belakangan’ satelit Palapa dibagi gratis oleh AS kepada RI. Artinya, 50 persen (52.150 ton emas murni) dijadikan kolateral untuk membangun ekonomi AS dan beberapa negara eropa yang baru luluh lantak dihajar Nazi Jerman, sedang 50 persen lagi dijadikan sebagai kolateral yang membolehkan bagi siapapun dan negara manapun untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa (leasing) selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5 persen yang harus dibayarkan kepada RI melalui Ir.Soekarno. Kenapa hanya 2,5 persen ? Karena Bung Karno ingin menerapkan aturan zakat dalam Islam.

Pembayaran biaya sewa yang 2,5 persen itu harus dibayarkan pada sebuah account khusus a/n The Heritage Foundation (The HEF) dengan instrumentnya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia (IMF, World Bank, The FED dan The Bank International of Sattlement/BIS). Kalau dihitung sejak 21 November 1965, maka jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada RI pada 21 November 2006. Berapa besarnya ? 102,5 persen dari nilai pokok yang banyaknya 57.150 ton emas murni + 1.428,75 ton emas murni = 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral milik bangsa Indonesia ini.

Padahal, terhitung pada 21 November 2010, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation (The HEF) sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5 per tahun ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 45 tahun X 2,5 persen = 112,5 persen atau lebih dari nilai pokok yang 57.150 ton emas itu, yaitu 64.293,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pemerintah AS kepada RI. Jika harga 1 troy once emas (31,105 gram emas ) saat ini sekitar 1.500 dolar AS, berapa nilai sewa kolateral emas sebanyak itu ?? Hitung sendiri aja !!

Mengenai keberadaan account The HEF, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak. Karena keberadaannya yang sangat rahasia. Makanya, selain negara-negara di Eropa maupun AS yang memanfaatkan rekening The HEF ini, banyak taipan kelas dunia maupun ’penjahat ekonomi’ kelas paus dan hiu yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus ini agar terhindar dari pajak. Tercatat orang-orang seperti George Soros, Bill Gate, Donald Trump, Adnan Kasogi, Raja Yordania, Putra Mahkota Saudi Arabia, bangsawan Turko dan Maroko adalah termasuk orang-orang yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto hingga Presiden Megawati telah diadakan suatu operasi untuk untuk mengembalikan dana tersebut ke Indonesia. Bahkan para bankir hitam kelas dunia, CIA dan Mossaid (agen rahasia Israel) berusaha keras untuk mendapatkan user account dan Pin The HEF termasuk siapa yang diberi mandat oleh Presiden Ir. Sukarno terhadap account khusus itu.

Namun usaha dari berbagai pihak untuk mendapatkan account tersebut belum membuahkan hasil. Ir Sukarno atau Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Artinya pemilik harta Indonesia itu tunggal, yakni atas nama Presiden Soekarno, sampai saat ini !!!

Sumber: Virus Informasi     





   

       

Views